Rakyatjabar.id- Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya, L. Gunawan, menyoroti fenomena "Politik Etalase" di kalangan birokrasi dan pejabat publik. Menurutnya, saat ini panggung birokrasi lebih didominasi oleh urusan estetika media sosial dan branding ketimbang fokus pada substansi kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Gunawan menilai terdapat kecenderungan mengkhawatirkan di mana pejabat publik dinilai lebih piawai dalam mengelola citra diri dibandingkan mengelola anggaran dan substansi manajerial. Ia menyebut fenomena ini sebagai "kosmetik branding" yang berfungsi sebagai tabir asap yang efektif untuk menutupi berbagai masalah mendasar.
Masalah yang tertutupi tersebut meliputi kegagalan manajerial, indikasi kebocoran anggaran, hingga rendahnya integritas dalam tata kelola keuangan pemerintahan.
Kritik juga diarahkan pada respons pejabat terhadap kegagalan administratif. Ketika kegagalan terendus publik, mesin propaganda segera diluncurkan. Strategi yang digunakan, lanjut Gunawan, bukan untuk memberikan klarifikasi berbasis data, melainkan untuk menggiring opini masyarakat melalui narasi personal yang emosional.
Ironisnya, Gunawan mencatat bahwa anggaran daerah atau negara sering tersedot untuk membiayai tim kreatif, influencer, atau promosi media demi memoles citra individu. Hal ini terjadi di saat urusan mendasar seperti pelayanan publik dan kesehatan fiskal justru dibiarkan terbengkalai.
Gunawan menekankan pentingnya masyarakat untuk bersikap kritis dan mampu membedakan antara prestasi nyata dengan prestasi yang hanya merupakan hasil rekayasa algoritma.
"Branding sehebat apa pun tidak akan pernah bisa menutup celah defisit anggaran atau melunasi kegagalan dalam menyejahterakan rakyat," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pemimpin publik seharusnya bertindak sebagai manajer rakyat, bukan pesohor yang hanya berorientasi pada jumlah likes dan followers. Publik didorong untuk menagih transparansi yang jujur, bukan sekadar konten yang bersifat hiburan.
