JAKARTA – Aktivist Connection menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang berkantor langsung di Aceh. Kehadiran Satgas di wilayah terdampak dinilai sebagai bukti nyata keberpihakan negara dan upaya memutus rantai birokrasi penanganan bencana.
Founder Aktivist Connection, Maemun, mengatakan bahwa kebijakan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. H. Sufmi Dasco Ahmad, merupakan terobosan penting untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Keputusan Satgas DPR RI untuk berkantor langsung di Aceh adalah langkah strategis dan berani. Ini bukan sekadar kerja administratif, tetapi bukti bahwa negara benar-benar hadir, mendengar, dan bekerja bersama rakyat yang sedang mengalami musibah,” ujar Maemun kepada awak media melalui sambungan telepon pada Rabu (31/12/2025).
Menurut Maemun, keberadaan Satgas di wilayah terdampak memungkinkan DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif. Hal ini juga dinilai krusial untuk memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Ia menilai, dengan adanya kantor Satgas di Aceh, koordinasi antara DPR, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah akan menjadi lebih cepat dan terukur.
“Ini penting agar anggaran, bantuan, dan kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Langkah ini menunjukkan kehadiran negara yang nyata,” tegas Maemun.
Aktivist Connection juga memberikan pujian khusus kepada Prof. Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mendorong DPR RI mengambil peran aktif dalam isu-isu kemanusiaan dan kebencanaan.
“Kami melihat kepemimpinan Prof. Dasco yang responsif dan tegas dalam memastikan DPR RI tidak berjarak dengan penderitaan rakyat. Satgas ini adalah contoh konkret kepemimpinan yang berpihak pada kemanusiaan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aktivist Connection mendorong agar Satgas Pemulihan Pascabencana tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga mengawal pemulihan jangka panjang. Pemulihan tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan psikologis masyarakat terdampak.
