JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia memilih Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah percontohan (piloting) dalam program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program ini merupakan upaya strategis untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.
Rencananya, program percontohan digitalisasi bansos ini akan diperluas ke 40 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mengungkapkan rencana perluasan ini dalam acara sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah, yang diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (3/2).
Pemilihan Kabupaten Bogor sebagai daerah piloting dianggap sebagai langkah krusial untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan dicapai melalui pemanfaatan infrastruktur digital publik atau Digital Public Infrastructure (DPI).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, turut menghadiri acara tersebut mewakili Bupati Bogor.
Ribka Haluk menegaskan bahwa dukungan dari kepala daerah sangat penting untuk meminimalkan potensi salah sasaran dalam distribusi bansos. Ia menambahkan, penyaluran bansos yang akurat sejalan dengan visi Ascita keenam pemerintah, yaitu pemberantasan kemiskinan.
“Kami sangat mengharapkan dukungan kepala daerah untuk meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ujar Wamendagri.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi bansos adalah bagian dari transformasi GovTech.
Menurut Luhut, transformasi ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, dan sepenuhnya berbasis data.
